zmedia
Beranda / Sertifikat / Transaksi

Cara Mengurus Girik Menjadi Sertifikat Resmi dengan Mudah dan Cepat

Posting Komentar

Mengurus girik menjadi sertifikat resmi adalah langkah penting untuk melindungi hak atas tanah yang dimiliki. Dalam konteks hukum Indonesia, girik atau letter C tidak lagi dianggap sebagai bukti kepemilikan yang sah setelah tahun 2026. Oleh karena itu, pemilik tanah perlu segera mengambil tindakan untuk mengubah status tanah mereka dari girik menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM). Berikut panduan lengkap cara mengurus girik menjadi sertifikat resmi.

Perbedaan Antara Girik dan Sertifikat Hak Milik (SHM)


Sebelum memulai proses pengurusan, penting untuk memahami perbedaan antara girik dan SHM. Girik adalah dokumen administratif yang dikeluarkan oleh kelurahan atau desa, sedangkan SHM adalah sertifikat resmi yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Berikut karakteristik masing-masing:

  • Girik:
  • Tidak terdaftar di BPN
  • Tidak memiliki kekuatan hukum kepemilikan
  • Rentan terhadap sengketa dan klaim dari pihak lain

  • Tidak dapat dijadikan agunan bank

  • Sertifikat Hak Milik (SHM):

  • Terdaftar resmi di BPN
  • Diakui secara hukum
  • Bisa digunakan sebagai jaminan pinjaman
  • Berlaku permanen, tanpa batas waktu

Manfaat Mengubah Girik Menjadi SHM

Mengubah status tanah dari girik menjadi SHM memberikan berbagai manfaat penting, antara lain:

  • Kepastian Hukum: Mencegah risiko klaim sepihak atau pengambilalihan oleh negara atau pihak lain.
  • Meningkatkan Nilai Ekonomis: SHM meningkatkan nilai jual tanah dan mempermudah transaksi jual-beli.
  • Bisa Dijadikan Agunan: SHM diakui perbankan dan dapat digunakan untuk mengajukan pinjaman atau kredit.
  • Mudah dalam Proses Warisan: Sertifikasi resmi mempermudah pembagian aset keluarga.

Tahapan Pengurusan Girik Menjadi SHM

Berikut adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengubah girik menjadi SHM:

Tahap I: Pengurusan di Kelurahan/Desa

  1. Surat Keterangan Tidak Sengketa
  2. Surat ini membuktikan bahwa tanah tidak sedang dalam perselisihan.

  3. Ditandatangani oleh kepala desa, RT, dan RW.

  4. Surat Keterangan Riwayat Tanah

  5. Berisi sejarah penguasaan tanah dari pemilik pertama hingga terakhir, termasuk peralihan kepemilikan.

  6. Surat Keterangan Penguasaan Secara Sporadik

  7. Menyatakan bahwa pemohon telah menguasai tanah secara terus-menerus dan tidak pernah diklaim pihak lain.

Tahap II: Pengurusan di Kantor Pertanahan (BPN)

  1. Pengajuan Permohonan Sertifikat

  2. Lengkapi dokumen seperti girik asli, fotokopi KTP & KK, SPPT PBB tahun berjalan, dan dokumen dari kelurahan.

  3. Pengukuran Lokasi oleh Petugas BPN

  4. Petugas akan melakukan survei lokasi untuk menentukan luas dan batas tanah.

  5. Pengesahan Surat Ukur

  6. Hasil pengukuran disahkan dan ditandatangani pejabat BPN.

  7. Penelitian Panitia A

  8. Panitia gabungan dari BPN dan kelurahan meneliti data yuridis dan fisik tanah.

  9. Pengumuman di Kelurahan dan Kantor BPN

  10. Data kepemilikan diumumkan selama 60 hari untuk memberi kesempatan kepada pihak ketiga mengajukan keberatan.

  11. Penerbitan SK Hak Atas Tanah

  12. Jika tidak ada keberatan, Kepala BPN akan menerbitkan Surat Keputusan hak atas tanah.

  13. Pembayaran BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)

  14. Besarnya tergantung pada luas tanah dan nilai NJOP.

  15. Pendaftaran SK untuk Sertifikasi

  16. SK didaftarkan untuk diterbitkan sebagai sertifikat resmi (SHM).

  17. Pengambilan Sertifikat

  18. Setelah seluruh proses selesai, pemilik tanah bisa mengambil sertifikat di loket Kantor Pertanahan.

Tenggat Waktu Mengubah Status Tanah

Konversi status tanah dari girik atau letter C menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) bukan sekadar formalitas, tapi bentuk perlindungan terhadap aset berharga pemiliknya. Dengan semakin dekatnya tahun 2026 sebagai batas akhir pendaftaran tanah dalam program PTSL, penting untuk segera mengambil langkah nyata.

Jangan sampai tanah yang telah diwariskan secara turun-temurun hilang hanya karena lalai mengurus sertifikasi. Dengan kepemilikan sah, pemilik tanah akan merasa lebih tenang dan siap memanfaatkan lahan secara optimal, baik untuk diwariskan, dijual, digarap, atau dijadikan investasi masa depan.

Kesimpulan

Mengurus girik menjadi sertifikat resmi adalah langkah penting untuk melindungi hak atas tanah. Dengan memahami prosedur dan manfaatnya, pemilik tanah dapat mempercepat proses sertifikasi dan menghindari risiko hukum di masa depan. Segera konsultasikan dengan kantor kelurahan dan kantor pertanahan setempat untuk memulai prosesnya. Ingat, tanah tanpa sertifikat bisa saja dianggap sebagai milik negara. Jangan tunggu sampai terlambat. Amankan hak atas tanah Anda secepatnya!

Posting Komentar untuk "Cara Mengurus Girik Menjadi Sertifikat Resmi dengan Mudah dan Cepat"